Perencanaan sosial dan kebijakn sosial

I.                   Perencanaan Sosial

Pengertian Perencanaan

Perencanaan sosial berasala dari dua kata yaitu perencanaan dan sosial. Berikut penjelasan dari duaa kata tersebut. Banyak sekali pengertian perencanaa sosial namun berikut beberapa kutipan mengenai perencanaan.

1.Perencanaan adalah seni untuk melakukan sesuatu yang akan datang dapat terlaksana (Beenhakker, 1980: 22)

2.Perencanaan adalah bentuk penerapan yang rasional dari pengetahuan manusia terhadap proses pencapaian keputusan yang bertindak sebagai dasar prilaku manusia (Sociedad interamericana de Planification, dikutip oleh Waterston, 1965: 8)

            Perencanaan selalu melibatkan hal-hal yang menyangkut pengambilan keputusan atau pilihan mengenai bagaimana memanfaatkan sumber daya yang ada semaksimal mungkin guna mencapai tujuan-tujuan tertentu atau kenyataan yang ada dimasa depan. Setiap bentuk perencanaan pasti mempunyai implikasi atau aspek sosialnya oleh karena itu setiap perencanaan harus merupakan bentuk arahan bagi seluruh rangkaian kegiatan perencanaan itu sendiri. 

Makna istilah Sosial

Ada lima ketegori pokok mengenai pemaknaan kata sosial, yan pertama kata sosial merupakan pengertian umum dalam kehidupan sehari-hari tetapi tidak memberikan batasan terhadap perencanaan sosial, dalam hal ini kata sosial lebih menunjuk pada makna hiburan. Yang kedua kata sosial sebagai lawan dari kata individual, dalam hal ini kata sosial lebih cenderung mengarah pada pengertian sekelompok orang yang berkonotasi masyarakat dan warga. Ketiga kata sosial digunakan dalam pengertian yang lebih umum yaitu mengenai yang melibatkan manusia sebagi lawan dari pengertian benda, seperti manusia sosial disini diartikan sebagi rang yang senang berada dalam kelompok masyarakat dan hubungan sosial  digunakan sebagai makna adanya interaksi atau hubungan,

            Batasan lain mengenai kata sosial yang dapat  lebih membantu dalam memahami perencanaan sosial dijelaskan kata sosial sebagai lawan kata ekonomi, misalnya pembangunan sosial adalah lawan dari pembangunan ekonomi, dan yang terkhir kata sosial yang berkaitan dengan asasi atau hak asasi dari sementara orang ataupun hak mereka sebagai anggota masyarakat.

            Adapun definisi perencanaan sosial menurut PBB adalah sebagai berikut :

1)      Perencanaan sosial pada sektor sosial, perencanaan ini meliputi sektor kesejahteraan             sosial, pendidikan, kesehatan, perumahan, kependudukan dan keluarga berencana.

2)      . Perencanaan sosial pada lintas sektoral, perencanaan yang lebih dari sekedar perencanaan ekonomi, akan tetapi perencanaan pada berbagai sektor.

3)      Perencanaan sosial sebagai aspek-aspek sosial dari perencanaan ekonomi.

2. Kebijakan sosial

Ada berbagai definisi mengenai yang kebijakan sosial yang dikemukan oleh beberapa ahli seperti Marshall, Rein, Hutman, Magil, Spicker dan Hill juga yang mengartikan kebijakan sosial dalam kaitannya dengan kebijakan kesejahteraan sosial, yaitu:

a) Kebijakan sosial adalah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan tindakan yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan warga negara melalui penyediaan pelayanan sosial atau bantuan keuangan (Marshal, 1965)

b) Kebijakan sosial adalah perencanaan untuk mengatasi biaya-biaya sosial, peningkatan pemerataan, pendistribusian pelayanan dan bantuan sosial (Rein, 1970).

c) Kebijakan sosial adalah strategi-strategi, tindakan-tindakan atau rencana-rencana untuk mengatasi masalah sosial dan memenuhi kebutuhan sosial (Huttman, 1981)

3. Perbedaan dan keterkaiatan perencanaan sosial dan kebijakan sosial

Perbedaan antara perencanaan sosial dan kebijakan sosial adalah perencanaan sosial merupakan proses pemikiran untuk melakukan pelayanan terhadap masyarakat sedangkan kebijakan sosial adalah proses pembuatandan pengambilan keputusan untuk memperelancar sebuah kegiatan yang sudah direncanakan.

Keterkaitan antara perencanaan sosial dan kebijakan sosial adalah keduanya merupakan sebuah langkah untuk memberikan pelayanan terhadap orang banyak, dimana perencanaan sosial dikatakan sebagai sebuah pemikiran yang akan diteruskan pelaksanaannya oleh kebijakan sosial.

4. Dari beberapa pembahasan mengenai perencanaan sosial dan kebijakan sosial diatas menurut saya bahwa yang namanya perencanaan sosial adalah sebuah proses penuangan pikiran manusia untuk melakukan sebuah kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan dan pelayanan kehidupan manusia yang meliputi hal kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan perumahan. Sedangkan untuk kebijakan sosial adalah sebuah proses pembuatan keputusan untuk menerapkan hasil dari perencanaan sosial itu sendiri, jadi antara perencanaan sosial dan kebijakan sosial saling berkaitan dimana dapat dikatakan perencanaan sosial adalah proses awal yang akan dilanjutkan oleh kebijakan sosial untuk penerapanya.

A.Sejarah Munculnya Perencanaan Sosial

Perencanaan sosial pada awalnya digunakan di negara-negara maju bagian Eropa bagian barata dan Amerika bagian utara, kebanyakan orang-orang barat beranggapan bahwa perencanaan sosial mempunyai kaitan yang erat dengan masalah perencanaan kesejahteraan sosial. Berasarkan laporan PBB yang dipublikasikan pada tahun 1970 memberikan kesimpulan “ Untuk tujuan perencanaan maka bidang kesejahteraan sosial dapat diartikan sebagai suatu rangkaian kegiatan yang terorganisasi yang pada dasarnya dimaksudkan untuk memungkinkan individu, kelompok  serta masyarakat untuk memperbaiki keadaan mereka sendiri menyesuaikan diri terhadap kondisi yang ada dan berpartisipasi dalam tugas-tugas pembangunan.Kegiatan semacam ini tentunya membutuhkan keterampilan khusus misalnya dalam hal diagnosa sosial, hubungan masyarakat serta pendidikan informal. Sedangkan bentuk kegiatan itu sendiri dapat dibedakan dengan badan pelayanan kesehatan atau fasilitas dasar bagi pendidika formal dan sekolah-sekolah kejuruan lainya”(PBB, 1970 : 65).

            Selain pengertian yang dikeluarkan oleh PBB diatas ada istilah yang lebih sempit yang dibuat oleh PBB juga sebagai mana berikut “Rangkaian kegiatan yang dibentuk guna memungkinkan individu,keluarga, kelompok masyarakat untuk mengatasi masalah-masalah sosial dikarenakan adanya perubahan keadaan”( PBB.1970 : 53). Pengertian kesejahteraan sosial mencakup suatu daftar kegiatan pelayanan khusus kegiatan yang telah dicantumkan dalam suatu terbitan PPB mengenai pelayanan kesejahteraan sosial pada tahun 1959. Adapun kegiatan yang dimaksudkan dalah sebagai berikut : Bimbingan keluarga, pendidikan orang tua, pelayanan perawatan sehari-hari, pelayanan kesejahteraan anak, pelayanan oarang lanjut usia atau jompo, rehabilitasi para penyandang cacat dan para napi, pelayanan bagi para pengembara dan pengungsi, kegiatan kelompok remaja, pelayanan kesehatan dan pengobatan, kegiatan persekolahan, pusat pelayanan sosial yang ada kaitannya dengan masalah perumahan.(PBB, 1970 : 53).

            Selama ini perencanaan sosial dipandang sebagai dua jenis gambaran masyarakat barat, yang pertama perncanaan sosial menggambarkan adanya peran yang cukup penting bagi negara dalm pengadaan pelayanan masyarakat walaupun dalam setiap negara berbeda-beda bentuk pelayanannya.Tetapi pada umumnya timbul anggapan bahwa peran pemerintahlah yang nampaknya menentukan.Di Inggris misalnya corak serta jenis bantuan pelayanan sosial sangat tergantung pada kebijaksaan partai yang berkuasa dalam kabinet.Kedua, kenyataan bahwa negara-negara maju seperti Eropa barat dan Amerika serikat tidak menjalankan perencanaan pembangunan secara normal, dalm artian perencanaan sosial tersebut sebagaimana apa adanya dalam penjelasaan terdahulu. Dengan kata lain , negara maju tersebut ikut terlibat  dalam suatu usaha yang luas dan kontinyu  guna menghasilkan perubahan-perubahan  yang telah diperhitungkan dengan masak dalam lingkungan sosial ekonomi mereka. Perbedaan penting lainya antara negara Dunia Ketiga dengan negara-negara Amerika Utara dan Eropa Barat terletak pada peran perencanaan pembanguna itu sendiri. Disebagian besar negara Dunia ketiga, pembangunan perencanaan telah menjadi suatu pusat kegiatan terhitung sejak perang dunia II, khususnya sejak sejumlah negara banyak yang sudah banyak memperoleh kemerdekaan politik.

B.Perubahan Pendekatan Dalam Perencanaan Pembangunan

Pendekatan kebutuhan dasar (basic need aproach) menyatakan bahwa maksud kebijaksanaan pembangunan baik dalam setiap negara maupun dunia seharusnya akan memenuhi kebutuhan dasar penduduknya. Pendekatan ini banyak mengundang perdebatan mengenai kenyataan apa yang disebut dengan kebutuhan dasar  walaupun secara umum pendekatan ini telah disetujui. Pendekatan dasar dapat dibagi menjadi tiga kategori. Pertama, ada konsumsi bahan-bahan pokok tertentu seperti kebutuhan pangan , sandang,  dan papan yang dapat dijangkau oleh setiapa orang. Kedua, Adanya pelayanan pokok seperti pendidikan, kesehatan,  dan air bersih yang setiap orang berhak mempuanya akses yang sama. Ketiga, Ada hak untuk berpartisipasi dalam membuat dan melaksanakan program yang berpengaruh terhadap perkembangan pribadi. Diasumsikan juga bahwa syarat tenaga kerja produktif merupakan komponen penting  pendekatan kebutuhan dasar  sebagai bagian yang cukup berarti dalam memperoleh pendapan yang akan digunakan lagi untuk membeli barang-barang kebutuhan dan pelayanan pokok.

            Pendekatan pembangunan melalui kebutuhan dasar ini adalah penting khususnya bagi perencanaan sosial dengan dua alasan berikut, yang pertama pendekatan kebutuhan dasar dihubungkan dengan pertanyaan tentang pemerataan dan keadilan sosial dan selanjutnya kebutuhan dasar diasumsikan bahwa setiap individu dapat dijangkau oleh kebutuhan tersebut. Alasan yang kedua adalah karena konsep tersebut termasuk juga kebutuhan ekonomi. Kebutuhan dasar meliputi kesejahteraan yang lebih luas dan pelayanan yang menyumbangakan pada seluruh kualitas hidup serta meliputi hak untuk berpartisipasi dalam pengembangan diri sendiri.

Kebijakan Sosial dan Perubahan Sosial

Ada dua pendekatan pokok yang berbeda terhadap hakekat masalah sosial, dan tentu saja sifat kebijakan sosial dirancang untuk mengatasi masalah tersebut. Salah satu pendekatan didasarkan pada eksistensi struktur sosial yang memungkinkan munculnya ketimpangan.Penerimaan struktur sosial yang ada ini bermula dari adanya keyakinan bahwa memang diperlukan. Dalam pendekatan ini masalah sosial juga ditandai dengan adanya kekurangan bagi mereka yang tidak sanggup memilih sesuai dengan norma-norma masyarakat atau ditandai dengan disorganisasi yang relatif kecil atau juga dengan tidak berfungsinya masyarakat.

            Pendekatan alternatif  tidak menerima eksistensi sturktur masyarakat. Pendekatan semacam ini beranggapan bahwa masalah-masalah sosial yang timbul justru karena adanya kekurangan yang terdapat pada struktur itu sendiri  dan pemecahan masalah yang efektiflah yang akhirnya merubah struktur tersebut.Dengan kata lain kebujaksanaan sosial seharusya dihubungkan denga perubahan struktur masayarakat atau sebagai mana yang dikatakan oleh sosiolog dengan istialah “perubahan sturktur sosial”.

            Kedua jenis pendekatan analisa masalah dan kebijaksanaan sosial telah didiskusikan khususya dalam hubunganya dengan kebijaksaan kesejahteraan sosial dinegara-negara maju.Sebagai contoh jika pendekatan pertama diterima maka kemiskinan dalam masyarakat industri ditandai dengan adanya suatu disorganisasi sosil, seperti kemunduran aktivitas industri, pengangguran atau kekurangan personal seperti kurang pendidikan dan kemalsan orang-orang miskin itu sendiri (George dan Wilding, 1976 :5). Disisi lain pendekatan alternatif menganggap keadaan kemiskinan semata-mata berawal dari ketimpangan yang melekat pada struktur sosial yang ada. Oleh karenanya maka pendekatan tersebut menganjurakan adanya rancangan untuk mengurangai ketimpangan sosial yang ada.

C.Lingkup Perencanaan Sosial

            Dalam perencanaan sosial ada tiga bidang cakupan besar yaitu

         i.            Perencanaan pelayanan sosial

       ii.            Memeprhitungkan skala prioritas sosial dan mempertimbangkanya dalam perencanaan pembangunan

      iii.            Jaminan terhadap adanya partisipasi yang luas dalam perncanaan

Ketiga kategori ini dipilih karena adanya kecenderungan untuk mereflesikan bermacam-macam pokok kegiatan yang melibatkan para perencana sosial dinegara berkembang.Diharapkan dengan adanya pembatasan ini cukup berguna secara langsung bagi mereka yang melibatkan diri dalam perencanaan sosial di dunia Ketiga.

D.Perencanaan Pelayanan Sosial

            Penggunaan istilah pelayanan sosial yang terpenting ditujukan pada penyediaan pelayanan-pelayanan pokok dibidang sosial, bukan semata-mata bertalian dengan sifat ekonominya.Pelayanan semacam ini adalah jenis pelayanan yang memberikan sumbangan terhadap kesejahteraan sosial (social well-being) penduduk dari perkembangan ekonomi itu sendiri. Bentuk-bentuk pelayanan sosial sering meliputi kategori pelayanan seperti: kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan, perumahan, sanitasi dan pengadaan air bersih, serta berbagai pelayanan sarana rekreasi. Sedanga bentuk pelayanan lain seperti listrik, transportasi, dan komunikasi mempunyai implikasi sosial tetapi biasanya tidak dipandang sebagai pealayanan sosial utama. Perlu kiranya diperhatikan  walaupun ada kecenderungan untuk menganggap bahwa setiap bentuk pelayanan sosial mempunyai bidang cakupan kegiatan atau lingkungan tertentu, ternyata dalam praktek sering terjadi tumpang tindih (overlapping) diantara berbagai bentuk pelayanan sosial yang berbeda antara pelayanan-pelayanan sosial dan aspek-aspek lain kegiatan pembangunan. Kesejahteraan sosial meruapakan lingkup kegiatan yang teramat samar, ada beberapa segi pandang yang berbeda mengenai apa yang termasuk pengertian umum tentang pelayanan kesejahteraan sosial.

Komponen-komponen perencanaan

Ada tiga komponen dalam perncanaan yang dapat diidentifakasi yaitu: analisis dan pengumpulan data, perumusan kebijaksanaan dan persiapan pelaksanaan program dan proyek tertentu.

1)      Analisis data dan pengumpulan data

Analisis data dan pengumpulan data merupakan bagian penting bagi perencanaa pelayanan sosial dan hal ini berlaku hampir untuk semua bentuk perencanaan. Dalam perencanaan diperlukan dua macam data utama yaitu dat mengenai kelengkapan pelayanan dan data mengenai kebutuhan bagi pelayanan dimasa akan datang. Untuk contoh data  pertama yang diperlukan dalam bidang pendidikan yaitu mengenai jumlah siswa,jumlah tenaga pengelola, serta jumlah biaya yang diperlukanuntuk berbagai jenis pendidikan yang ada. Jenis data kedua yaitu data yang betalian dengan kebutuhan dan tuntutan pelayanan dimasa depan ternyata lebih sulit diperoleh karena data semacam ini melibatkan penggambaran proyeksi berdasarkan data yang ada memperhitungkan tuntuta masyarakat yang mungkin terjadi dalam bidang pelayanan tertentu

2)      Perumusan kebijaksanaan

Proses perencanaan dan pembuatan kebijaksanaan saling berkaitan, mereka yang melibatkan diri dalam bidang perencanaan pelayanan sosial sebaiknya mengetahui segala macam isu kebijaksanaan yang ada relevansinya. Sebagai konsekuensinya banyak waktu yang akan tersita guna mencurahkan perhatian pada masalah-masalah yang ada kaitanya dengan kebijakan

3)      Penyiapan program

Komponen yang selanjutnya dari proses perencanaan adalah menyiapkan usulan-usulanrinci bagi perkembangan dimasa yang akan datang dalam jenis pelayanan tertentu. Sebagai contoh dalam bidang pendidikan usul-usul ini semacam ini akan mencakup perkiraan jumlah siswa yang harus diberi makan dalam setiap jenis pendidikan, kelengkapan tenaga pengelola dan sumber-sumber modal baru serta jumlah uang yang diperlukan guna mengimplementasikan usul-susul tersebut.

            Proses perencanaan pelayanan sosial sering kali melibatkan persiapan pembuatan suatu dokumen rencana. Perencanaan bukan hanya melibatkan diri pada pembuatan dokumen perencanaan dan sama sekali tidak perlu membuat dokumen semacam itu. Namun dengan berbagai alasan banyak negara yang memutuskan untuk membuat dokumen perencanaan resmi untuk berbagai jenis pelayanan sosial.

E.Perencanaan Sosial Dalam Perencanaan Pembangunan

            Didalam perencanaan pembangunan ada beberapa hal atau faktor yang tidak boleh ditinggalkan, faktor-faktor yang dimaksud adalah sebagai berikut :

Pentingnya faktor sosial

Faktor sosial merupakan salah satu faktor yang tidak boleh ditinggalkan dalam menerapakan strategi perencanaan pembangunan nasional. Dalam aspek sosial ini ada 4 macam aspek sosial yang dapat diambil sebagi pertimbangan dalam perencanaan pembangunan.

a.       Faktor manusia

Sebagaimana yang telah disebutkan oleh Apthorpe (1970) dan para pakar yang lain bahwa manusia menjadi salah satu faktor penting dalam perencanaan pembnagunan. Faktor ini meliputu beberapa sapek lingkugan sosial budaya yang mempengaruhi cara mereka merasakan kebutuhan dan mewujudkanya dalam program pembangunan.Konsep faktor manusia adalah penting dalam mendiskusika rasionalitas manusia.

b.       Pemenuhan kebutuhan sosial

Sedikit berbeda tentang interpretasi mengenai aspek sosial pada perencanaan pembangunan yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan sosial (Provision of social nedds) termasuk pelayanan sosial dasar seperti pendidikan ,kesehatan, perumahan dan kebutuhan dasar lainya yang tidak mudah untuk ditentukan seperti kebudayaan tradisional. Pada zaman dahulu progran-program pembangunan hanya diarahkan pada pencapaian ekonomi dan kurang mengindahkan kebutuhan sosial yang ada.

c.       Keadailan sosial

Tujuan dari memperhitungkan faktor-faktor sosial adalah untuk mengetahui kemungkinan dampak yang timbul dari adanya ketimpangan-ketimpangan antara individu atau kelompok seperti program ekstensifikasi pertanian akan membawa keuntungan pada semua petani atau hanya pada petania kaya saja. Dengan kata lain perencanaan pembangunan harus dihubungkan dengan pertanyaan tentang persamaan keadilan sosial.

d.       Pembangunan manusia seutuhnya

Alasan mengapa faktor sosial menjadi bagian dalam perencanaan pembangunan nasional yang pertama adalah adanya fakta bahwa perencanaan sering gagal jika pertimbangan sosial tidak diperhitungkan dan alasan yang kedua adalah bahwa pencapaian tujuan sosial atau berbagai tujuan lainya sekarang ini banyak dikenal di berbagai negara sebagai tujuan akhir, tidak ahnaya sekedar cara untuk meyakinkan bahw atujuan ekonomi akan tercapai tanapa adanya rintangan. Hal ini telah dipaparkan oleh Nye-rere  yang tidak hanya menekankan pentingnaya pertimbangan faktor sosial tetapi lebih jauh dari itu seperti yang ia katakan bawa jika kita mengejar-ngejar kekayaan sebagai”martabat” dan ketimpangan sosial maka yang terakhirlah yang akan mendapat prioritas penanganan (Nye-rere, 1968 : 316).

F.Perencanaan Partisipatif

            Tanggung jawab mengenai kepastian partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan sering dibebankan pada pundak  para ahli perencana sosial karena mereka memiliki perhatian khusus pada aspek-aspek manusia dibidang pembangunan masyarakat atau pada komunitas teretantu baik sebagai individu maupun sebagai kelompok. Ada tiga alsan penting mengapa perencanaan partisipatif dianggap penting, yang pertama adalah partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guan memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat yang tanpa kehadiranya program pembangunan dan proyeo-proyek akan gagal.Alasan yang kedua, bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek atauprogram pembangunan jika dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaanya karena mereka akan lebih mengetahui seluk-beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memilik terhadap proyek tersebut.

            Alasan ketiga yang mendorong adanya partisipasi umum di berbagai negara karena adanya anggapan bahwa merupakan suatu ahk demokrasi apabila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri. Masyarakat memppunyai hak untuk turut serta ‘urun rembug’ dalm menentukan jenis pembangunan yang akan dilaksanankan di daerah mereka.Hal ini selaras dengan pemahaman man centered development  (pembangunan yang dipusatkan pada kepentingan manusia) yaitu jenis pembangunan yang lebih diarahkan demi perbaikan nasib manusia dan tidak sekedar alat pembangunan itu sendiri.

            Paham yang menyatakan bahwa pembangunan merupakan hak asasi amnusia sudah umum diberbagai negara, baik kaya maupun miskin tetapi lebih dirasakan lagi di negara-negara Dunia Ketiga yang baru-baru saja merdeka yang dahulunya mereka merasakan bahwa yang namanya kolonialisme merupakn faktor yang menekankan hak-hak demokrasi mereka.Ada beberpa metode yang digunakan untuk mempertahankan perencanaan partisipasi yang telah dibuat yaitu dengan proses perencanaan :  (1) Survai dan konsultasi lokal, (2) Penggunaan staf yang terampil, (3) Perencanaan yang bersifat desentralisasi, (4) Pemerintah daerah, (5) Pembangunan masyarakat (community development).

            Tipe program pembangunan masyarakat ini meliputi berbagi elemen masyarakat yang diambil dari bentuk metode-metode yang lain termasuk penggunaan tenag ahli yang besar-besaran, desentralisasi perencanaan dan desentralisasinya, pembentukan pemerintah tingkat nasional sehingga akan lebih dapat dianggap sebagi kombinasi berbagai metode yang lain dari anggapan sebagi suatu bentuk alternatif. Metode semacam ini juga lebih memungkinkan masyarakat untuk terlibat dalam perencanaan maupun dalam mengimplementasikan program pembangunan masyarakat.Namun membuat suatu program pembangunan masyarakat dengan skala nasional yang dapat benar-benar berfungsi secara efektif bukanlah tugas yang mudah. Sekalipun demikian survai yang telah diselenggarakan mengenai metode alternatif menyimpulakn bahwa setiap bentuk perencanaan partisipatif  akan selalu sarat dengan masalah.